Ombudsman RI meminta keterangan kepada Polres Sukoharjo terkait proses penangkapan seorang tersangka di Pondok Pesantren Halimatul Quran, Jawa Tengah, pada Jumat (6/11/2026). Langkah ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berimbang terkait proses penangkapan tersebut.
Ombudsman RI menekankan pentingnya profesionalitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.
Ombudsman RI juga mendorong penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan berintegritas serta bebas dari maladministrasi.
#OmbudsmanRI #AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (LAHP IAPS) terkait penyelenggaraan dan pemanfaatan Kartu KUSUKA bagi nelayan tangkap kepada KKP, BPH Migas, PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Negara Indonesia, Selasa (10/11/2026).
Melalui LAHP tersebut, Ombudsman RI memberikan sejumlah tindakan korektif untuk memperbaiki pendataan, integrasi data, sosialisasi, hingga distribusi layanan KUSUKA. Pihak terkait diberikan waktu 30 hari kerja untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut.
Ombudsman RI akan terus melakukan monitoring guna mendorong tata kelola layanan KUSUKA yang lebih optimal dan memberikan manfaat bagi nelayan.
#OmbudsmanRI #AwasiTegurLaporkan
Di-pingpong petugas + disuruh bayar "uang pelicin" biar cepat? JANGAN MAU! ❌
Masih banyak yang gak tahu kalau kita bisa ngelaporin pelayanan publik yang buruk ke Ombudsman RI. Mereka punya wewenang buat mengawasi dan memeriksa langsung instansi terkait!
#Ombudsman
#AwasiTegurLaporkan
🚨 Cara Lapor ke Ombudsman:
• WhatsApp: 0821-3737-3737 (Call Center: 137)
• Website: ombudsman.go.id
• Datang langsung ke Kantor Ombudsman RI terdekat dengan domisili
• Siapkan KTP, kronologi lengkap, dan bukti (nama petugas/foto/rekaman).
Yuk berani lapor demi pelayanan publik Indonesia yang lebih bersih dan ramah!
57
Ombudsman RI siap mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat.
Melalui kegiatan ini, Ombudsman RI terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Yuk, simak jalannya Uji Publik secara langsung melalui YouTube Komisi Informasi Pusat:
📅 Rabu, 11 November 2026
⏰ Sesi I, pukul 08.10–09.30 WIB
▶️ Live YouTube: Komisi Informasi Pusat
#OmbudsmanRI #AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI mengundang rekan media untuk hadir dan meliput kegiatan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Penerapan Wajib Halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
3
343
Ombudsman RI melakukan pemantauan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 guna memastikan penyelenggaraan berjalan sesuai prosedur dan hak-hak peserta didik tetap terlindungi. Pemantauan dilakukan oleh Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, di SMA Negeri 32 Jakarta Selatan dan Posko Pengaduan TKA pada Rabu (4/11/2026).
Anggota Ombudsman RI, Abdul Ghoffar, bersama Kepala Customer Experience Division BTN, Adee Indriana dan jajarannya menghadiri penyerahan sertifikat tanah di Gedung BTN Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Debitur Bank Tabungan Negara (BTN), Rida Andelia Trilasanti, akhirnya menerima sertifikat tanah miliknya setelah permasalahan yang dilaporkannya kepada Ombudsman RI berhasil diselesaikan.
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI memantau pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 untuk memastikan asesmen berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak-hak peserta didik. Pemantauan tersebut juga akan dilakukan di 34 Provinsi oleh Kantor Perwakilan Ombudsman. Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution pada saat melakukan pemantauan di SMA Negeri 32 Jakarta Selatan serta Posko Pengaduan TKA pada Rabu (4/11/2026).
Simak beritanya di:
ombudsman.go.id/news/r/panta…
#OmbudsmanRI #AwasiTegurLaporkan
4
5
836
Ombudsman? Kedengarannya seperti nama orang, ya? Padahal, Ombudsman RI punya peran penting dalam mengawasi pelayanan publik.
Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.
Jika menemukan pelayanan publik yang tidak semestinya, masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui:
• Call Center: 137
• WhatsApp Center: 0821-3737-3737
• Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Ombudsman RI
Jangan ragu untuk melapor! Bersama, kita awasi pelayanan publik.
#OmbudsmanRI #AwasiTegurLaporkan
Ombudsman RI membuka Posko Pengaduan Daring Tes Kemampuan Akademik (TKA). Yuk laporkan permasalahan terkait TKA ke Ombudsman RI agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan!
#ombudsmanri #awasitegurlaporkan
4
1
447
Halo Sahabat, Ombudsman RI baru saja merilis siaran pers Tanggapi Dugaan Penyadapan Ilegal, Ombudsman RI Soroti Urgensi Pembenahan Tata Kelola
Baca selengkapnya di sini:
ombudsman.go.id/news/r/tangg…
Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman RI telah melakukan pengawasan atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memastikan upaya pencegahan, penanganan, serta pemulihan dampak karhutla dilaksanakan secara optimal oleh instansi terkait.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang rekan pewarta media guna meliput “Konferensi Pers: Karhutla dan Dampak Pelayanan Publik: Hasil Monitoring Awal Ombudsman RI”, pada:
📆 Rabu, 4 November 2026
⏰ Pukul 10.00 WIB
📍 Ruang Aula Serbaguna Lt Dasar Ombudsman RI
📝Narasumber
1. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng;
2. Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin.
Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
4
312
🔴LIVE NOW
Konferensi Pers: Karhutla dan Dampak Pelayanan Publik: Hasil Monitoring Awal Ombudsman RI
Saksikan selengkapnya:
youtube.com/live/0XhPLlVFbg0…
3
436
Menyusul penggeledahan sebuah pondok pesantren putri di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (27/10/2026) dini hari, Ombudsman RI mengingatkan Polri agar kewenangan yang sah harus dijalankan dengan cara yang patut
Simak selengkapnya melalui Siaran Pers:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…
Halo, Sahabat Ombudsman! 👋
Saksikan dialog bersama Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher dengan tema:
“Pelayanan Publik Bermasalah, Sejauh Mana Ombudsman Bertindak?”
Saksikan selengkapnya:
youtu.be/ieignibjDFQ?si=MLur…
#OmbudsmanRI #PelayananPublik
8
3
605
Jangan normalisasi pelayanan publik yang tidak semestinya!
Pelayanan yang lambat tanpa kejelasan, ketergantungan pada orang dalam, permintaan imbalan, hingga informasi persyaratan yang tidak transparan bukanlah hal yang patut dianggap wajar. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang jelas, adil, transparan, dan sesuai standar pelayanan.
📢 Kenali hakmu, berani bersuara, dan laporkan dugaan maladministrasi! Bersama Ombudsman RI, kawal pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.
#OmbudsmanRI
#AwasiTegurLaporkan
Halo Sahabat, Ombudsman RI baru saja merilis siaran pers berjudul "Ombudsman RI Akan Pantau Pelaksanaan TKA 2026, Peserta dan Orang Tua/Wali Diminta Laporkan Dugaan Maladministrasi." Baca selengkapnya melalui tautan:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…
Dua momentum peristiwa hukum operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi di sektor pertanahan dan kebencanaan beberapa waktu lalu, menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola pelayanan publik. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers pada Rabu (21/10/2026) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Inventarisasi terhadap 580 laporan pertanahan yang sedang ditangani Ombudsman RI menunjukkan adanya keluhan berulang, baik itu terkait menundaan berlatrut, tidak memberikan pelayanan, serta penyimpangan prosedur. Persoalan tersebut berpotensi menjadi titik rawan maladministrasi yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi.
5
1
172
Live Now
Konferensi Pers “Mengoreksi Maladministrasi, Mencegah Korupsi: Titik-Titik Kritis Layanan Pertanahan dan Kebencanaan”
youtube.com/live/Cv2WeKV_y_A…
9
4
718
Ombudsman RI baru saja merilis siaran pers berjudul:
Ombudsman RI Dorong Evaluasi Tata Kelola Distribusi BBM Bersubsidi Menyusul Antrean Panjang dan Gangguan Pasokan di Bali dan Sejumlah Daerah.
Baca selengkapnya di:
ombudsman.go.id/news/r/ombud…
6
7
883
















