DI PA

GATOT NURMANTYO PERNAH MENGINGATKAN: JANGAN ANGGAP PRABOWO BONEKA. KINI KASUS DUGAAN PENYADAPAN JADI SOROTAN! Ada satu pernyataan lama Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang kembali menarik perhatian publik. Pada 29 Januari 2026, saat memberikan kuliah umum di Universitas Sangga Buana, Bandung, Gatot mengkritik keras sikap Listyo Sigit Prabowo yang saat itu menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Gatot mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak diperlakukan seolah-olah hanya menjadi boneka. Ia juga menyinggung latar belakang Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Pernyataan itu kembali viral setelah perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo Sigit. Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan penetapan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Menurut keterangan penyidik, dugaan penyadapan tanpa prosedur menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo, serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya. Penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Perkara ini disebut berkaitan dengan dugaan aktivitas pada periode 2025–2026. Pertanyaannya sekarang: apakah peringatan Gatot beberapa bulan sebelumnya menjadi semakin relevan untuk dibaca ulang? Namun, kita juga harus membedakan dua hal. Pernyataan Gatot pada Januari membahas sikap dan posisi kelembagaan Polri. Sementara perkara penyadapan merupakan proses hukum tersendiri. Keduanya tidak otomatis membuktikan adanya hubungan sebab-akibat. Yang jauh lebih penting dari semua drama ini adalah prinsip negara hukum. Tidak boleh ada institusi yang merasa lebih tinggi daripada konstitusi. Tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pemeriksaan. Dan tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, atau kedekatan dengan kekuasaan. Jika dugaan pelanggaran terbukti melalui proses peradilan, siapa pun pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi proses hukum juga wajib transparan, objektif, dan menghormati asas praduga tak bersalah. Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas ketika menyangkut orang tertentu, tetapi melemah ketika menyentuh lingkar kekuasaan lainnya. Ujian sesungguhnya bukan seberapa keras negara bertindak terhadap orang yang diduga melanggar, melainkan apakah hukum benar-benar berlaku sama untuk semua orang. Bagaimana menurut kalian, apakah peringatan Gatot pada Januari lalu kini patut dibaca kembali dalam konteks kasus ini?