kumparan

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden RI mengalami kekosongan setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan mundur pada Kamis (12/11). Muzani mengatakan MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD pada Jumat (13/11) pukul 14.00 WIB. Rapat itu akan membahas jadwal sidang paripurna, pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan 2 calon Wapres, pembentukan tim verifikasi, serta tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR. Setelah menerima surat dari MPR, Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti Wapres, menurut Muzani. Muzani juga mengungkap surat pengunduran diri Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik. Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan. 📸: Dok. kumparan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | update | news | svt | keepme | R322 | R387 | E050 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (12/11). Berdasarkan keterangan resmi dari BPMI Setpres, setibanya di Istana Merdeka, Wakil Presiden Gibran disambut langsung oleh Presiden Prabowo. Selanjutnya, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran melaksanakan pertemuan, duduk bersama di salah satu ruang Istana Merdeka. Dalam foto yang diterima, tampak Prabowo berbincang dengan Gibran. Ia juga sempat bersalaman dan mencengkram bahu Gibran. Usai pertemuan, Prabowo mengantarkan Gibran menuju kendaraannya. Kemudian Gibran berangkat ke gedung MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri. 📸: Dok. Biro Pers Setpres. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ ⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | oneliner | keepme | R151 | R070 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri sebagai wapres. Meski mundur, Gibran tetap mendapat uang pensiun dan fasilitas negara sebagai mantan wapres. Hal itu dibenarkan oleh Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra saat berbincang dengan Wapemred kumparan, Rizki Gaga, dalam program Tanya Hukum, Rabu (12/11). “Emang iya ya, Prof, kalau mundur begitu?” tanya Gaga. “Ya,” jawab Yusril. Gibran saat ini memang sudah menyerahkan secara resmi surat pengunduran dirinya ke MPR. Nantinya, MPR akan melakukan langkah-langkah selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku. 📸: Dok. kumparan/Jamal Ramadhan. ⁠ Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | vidol | updateme | R129 | E023 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, hal tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan pencabutan tersebut, lanjut Yusril, tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 tersebut. Yusril menjelaskan, pencabutan itu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA yang membatalkan surat keterangan dimaksud. "Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menambahkan, putusan kasasi MA tersebut telah menempatkan persoalan penyetaraan pendidikan Gibran pada posisi hukum yang berbeda. Jika sebelumnya surat keterangan penyetaraan menjadi salah satu dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan, kini dokumen tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yusril berpandangan, persoalan ini juga memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan penyetaraan tersebut, maka konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius. "Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril. 📸: Dok. Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | oneliner | updateme | R025 | E023 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah. Begitu penampilan Gibran Rakabuming Raka saat menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden ke MPR, Kamis (12/11). Dasi merah itu jadi sorotan. Biasanya, dia identik dengan dasi biru seperti anggota kabinet lainnya. Dua hari sebelumnya, saat masih mendampingi Presiden Prabowo dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Gibran masih tampil dengan dasi biru. 📸: Dok. Antara, AFP, Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | beforeafter | updateme | R102 | E099 | E164 | C069 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Dua tahun lebih mendampingi Presiden Prabowo Subianto, perjalanan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tak pernah sepi dari sorotan. Kursi nomor dua itu diguncang polemik ijazah usai putusan MK dan MA, hingga memanas di parlemen lewat usulan Hak Menyatakan Pendapat yang diteken 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Di ujung tekanan itu, Gibran memilih mundur. Ia menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden pada Rabu (11/11/2026), lalu langsung mengantarkannya ke MPR sehari kemudian. Jika prosesnya rampung, Gibran menjadi Wakil Presiden kedua dalam sejarah RI yang mengundurkan diri, setelah Mohammad Hatta. 📸: Dok. AFP/Adek Berry, Yasuyoshi Chiba, Ajeng Dinar Ulfiana, Bay Ismoyo, Devi Rahman, Antara/Indrianto Eko Suwarso, Rivan Awal Lingga. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | new | updateme | R367 | R198 | E099 | E023 | E069 | E034 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11). Menurut Muzani, Gibran juga menyampaikan bahwa surat pengunduran diri yang sama telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran meminta MPR segera memproses surat tersebut. Menindaklanjutinya, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan. MPR selanjutnya akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk membahas langkah berikutnya. Muzani menyebut, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan wakil presiden definitif pengganti Gibran. 📸: Dok. kumparan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | oneliner | updateme | R322 | E050 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden, Rabu (12/11). Pantauan di lokasi, Gibran tiba menggunakan jas dan dasi berwarna merah. Setibanya di Gedung DPR/MPR Gibran tidak menyampaikan pernyataan apapun ke media. Gibran terlihat langsung masuk dan naik ke ruangan pimpinan MPR. Sebelum ke MPR, Gibran sudah lebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana. 📸: Dok. kumparan/Aditya, YouTube TV Parlemen. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | vidol | updateme | R129 | E099 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah selesai menghadap Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026) siang. Berdasarkan video yang diterima, Gibran tampak keluar dari Istana Merdeka dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah. Gibran tampak diantar oleh Mensesneg Prasetyo Hadi menuju mobilnya, Kijang Innova Zenix berwarna hitam. Setelahnya, mobil Gibran keluar dari Istana Merdeka. Prasetyo pun memberikan gestur hormat. Gibran dikabarkan akan bertolak menuju Gedung DPR, Senayan, untuk menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR. 📸: Dok. kumparan/Zamachsyari. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | vidol | keepme | R176 | R151 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Kapolri Jenderal Suyudi mengungkap siapa saja target penyadapan oleh Jenderal Listyo Sigit dkk. Hari ini, Kamis (12/11/2026), Suyudi menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. “Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan,” kata Suyudi. “Antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa.” Kata Suyudi, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar atas dugaan penyadapan tersebut. “Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi. 📸: Dok. Polri. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R176 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Laporan tersebut diterbitkan dalam rangkaian penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya. Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi. Suyudi menjelaskan, laporan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Namun, ia menegaskan dugaan makar harus dibuktikan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal. “Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah,” ujarnya. Menurut Suyudi, hingga kini penyidik masih mendalami dugaan adanya tindakan atau kesepakatan yang bertujuan menggulingkan pemerintah. Ia mengingatkan bahwa temuan dalam kasus penyadapan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar. 📸: Dok. TVR Parlemen. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R151 | R070 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Panel Barus menyatakan mundur dari kepengurusan DPP Projo. Keputusan tersebut diambil karena ia ingin fokus mengawal dan menjalankan berbagai agenda kerakyatan Presiden Prabowo Subianto melalui tugasnya sebagai Deputi Pengembangan Usaha Koperasi di Kementerian Koperasi. Ia menjelaskan sejumlah program pemerintahan Prabowo yang saat ini menjadi perhatiannya, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), redistribusi lahan untuk rakyat, hingga transisi energi. “Sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, terkadang saya merasa perlu mengingatkan publik akan tujuan-tujuan besar kenegaraan yang sedang diperjuangkan,” ujar Panel dalam keterangannya, Kamis (12/11). Panel mengatakan, pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan besar sejak awal masa pemerintahan. Salah satunya ketidakpastian ekonomi dan politik global yang dipicu rivalitas geoekonomi antarnegara hingga memunculkan konflik bersenjata di sejumlah wilayah. “Ketidakpastian ekonomi politik global akibat rivalitas geoekonomi ini cukup besar dan sudah memicu konflik bersenjata di Ukraina dan Timur Tengah,” jelas Panel. Menurutnya, pemerintah telah menjalankan sejumlah agenda untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan global tersebut. Di antaranya melalui program MBG, KDKMP, penguasaan kembali lahan dan redistribusi lahan kepada rakyat, serta transisi energi melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp. 📸: Dok. kumparan. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R322 | R070 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Polda DIY telah menetapkan dua orang tersangka dalam ricuh massa yang terjadi di DPRD DIY hingga Bundaran UGM pada Selasa (10/11). Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo mengatakan perusuh ini diduga kuat terorganisir. Bersama Mabes Polri, Polda DIY akan mengusut para pelaku. Polisi akan melakukan scientific investigation dan terus mencari siapa aktor di belakangnya, kemudian jaringannya, hingga pendanaannya. "Bahkan motif tujuannya. Ini tentunya menjadi PR," katanya. Langgeng menuturkan kericuhan diawali oleh kelompok yang melemparkan kembang api. Tidak lama terdapat massa yang melempar molotov. Dalam kericuhan ini Polda DIY telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dengan barang bukti katapel hingga molotov. 📸: Dok. kumparan/Panji. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | keepme | R176 | E164 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai mendeportasi 15 orang warga negara (WN) Malaysia yang terlibat dalam bisnis pinjaman online (pinjol). Mereka menyalahgunakan izin tinggal untuk menjadi admin pinjol di sebuah vila yang terletak di Kuta Utara, Badung, Bali. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, mengatakan bahwa 15 WNA tersebut dideportasi dalam dua tahap. Tahap pertama tujuh WNA yang dilakukan pada Kamis (5/11) dan tahap kedua delapan WNA pada Jumat (6/11). “Deportasi menggunakan penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur. Sebelumnya, mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Multiple Entry indeks D1,” ungkap Novyandri pada Rabu (11/11). Diketahui, 15 WNA tersebut menjalankan aktivitas administrasi pinjaman pribadi secara daring dengan menyasar pelanggan yang berada di luar Indonesia dengan bunga mencapai 30 persen. "Mereka publikasi jasa melalui Facebook dan menautkan iklan tersebut ke berbagai nomor WhatsApp, lalu mereka memberikan pinjaman dengan bunga berkisar 20 sampai 30 persen berdasarkan hasil profil pelanggan," kata Novyandri. 📸: Dok. Imigrasi Ngurah Rai Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: newsupdate | update | news | oneliner | updateme | R158 | E064 #bicarafaktalewatberita #kumparan

Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI. Ketum Projo Budi Arie menyebut surat pengunduran diri disampaikan ke Presiden Prabowo di Lanud Halim PK, Rabu (11/1). Gibran mundur di tengah dinamika Hak Penyampaian Pendapat (HMP) di DPR. Sebelumnya, 120 anggota DPR sudah menyerahkan usulan HMP terkait polemik Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11). Dengan Gibran mundur dari Wapres, DPR bisa langsung memproses tanpa melalui panja HMP. DPR bisa menggelar paripurna lebih cepat, mengajukan ke MK untuk memproses lebih lanjut pengunduran diri Gibran. 📸: Dok. kumparan/Ilustrasi, Reuters. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.⁠ 📝: focus | wapresgibran | news | carousel | keepme | R158 | E053 | V179 #bicarafaktalewatberita #kumparan